BIZNEWS.ID - Rencana pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat sebagai respons atas memanasnya konflik di Timur Tengah memunculkan satu klaim optimis: penghematan bahan bakar minyak (BBM). Dalam situasi global yang sarat dengan ketidakpastian—terutama akibat potensi gangguan pasokan energi—langkah ini tampak rasional. Namun, seberapa efektifkah kebijakan tersebut jika ditinjau secara ekonomi dan empiris?

Secara intuitif, logika di balik WFH memang sederhana. Jika pekerja tidak bepergian ke kantor, maka konsumsi BBM untuk transportasi akan menurun. Tidak ada perjalanan pulang-pergi berarti tidak ada bensin yang dibakar. Dalam skala besar, terutama di kotakota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung, pengurangan mobilitas harian tentu berpotensi menekan konsumsi energi. Namun, kebijakan publik tidak cukup hanya bertumpu pada intuisi, tetapi harus diuji melalui angka dan perilaku nyata di lapangan.

Mari kita mulai dari simulasi sederhana. Misalnya terdapat 50 juta pekerja formal di wilayah perkotaan Indonesia. Dari jumlah tersebut, diasumsikan 30 persen dapat melakukan WFH (15 juta pekerja). Jika rata-rata jarak tempuh harian pulang-pergi adalah 30 kilometer, dan konsumsi kendaraan rata-rata 1 liter per 12 kilometer, maka setiap pekerja akan menghemat sekitar 2,5 liter BBM per hari ketika tidak pergi ke kantor.

Setelah dikalikan 15 juta pekerja, potensi penghematan mencapai 37,5 juta liter BBM per hari. Jika kebijakan ini diterapkan setiap Jumat selama setahun (sekitar 50 hari kerja), maka penghematan total bisa mencapai 1,8 hingga 1,9 miliar liter BBM per tahun. Sekilas, angka ini tampak besar.

Namun, jika dibandingkan dengan total konsumsi BBM nasional yang berada di kisaran 70–80 miliar liter per tahun, penghematan tersebut hanya sekitar 2–3 persen. Artinya, bahkan dalam skenario optimistis sekalipun, dampaknya relatif terbatas. Lebih jauh lagi, angka tersebut belum memperhitungkan berbagai faktor yang justru menggerus efektivitas kebijakan.

Pertama, fenomena substitusi aktivitas. WFH tidak selalu identik dengan “diam di rumah”. Banyak pekerja tetap melakukan perjalanan, meskipun bukan ke kantor— misalnya untuk berbelanja, rekreasi, atau aktivitas sosial lainnya. Perjalanan ini mungkin lebih pendek, tetapi tetap mengonsumsi BBM. Dengan kata lain, sebagian penghematan dari commuting akan “bocor” ke aktivitas lain.

Kedua, keterbatasan sektor yang bisa menerapkan WFH. Kebijakan ini pada dasarnya hanya relevan bagi pekerja kantoran atau sektor jasa modern. Sementara itu, sebagian besar konsumsi BBM justru berasal dari sektor transportasi logistik, industri manufaktur, konstruksi, serta aktivitas ekonomi informal. Sektor-sektor ini tidak memiliki fleksibilitas untuk bekerja dari rumah. Akibatnya, basis penghematan menjadi semakin sempit.

Ketiga, efek rebound. Ketika sebagian pekerja tidak berada di jalanan, tingkat kemacetan menurun. Ironisnya, kondisi lalu lintas yang lebih lancar itu dapat mendorong pengguna lain untuk lebih sering berkendara karena biaya waktu perjalanan menjadi lebih rendah. Dalam ekonomi energi, ini dikenal sebagai rebound effect, di mana efisiensi justru memicu peningkatan konsumsi.

Keempat, transportasi umum tetap beroperasi. Kereta, bus, dan moda transportasi massal lainnya tidak serta-merta mengurangi frekuensi operasional hanya karena penumpang berkurang satu hari dalam seminggu. Artinya, konsumsi BBM atau energi di sektor ini tidak berkurang secara proporsional. Selain itu, perlu dicatat bahwa penghematan di satu sisi bisa diimbangi oleh peningkatan konsumsi di sisi lain. WFH berpotensi meningkatkan penggunaan listrik rumah tangga— untuk pendingin ruangan, perangkat elektronik, dan konektivitas digital. Jika listrik tersebut masih didominasi oleh energi fosil, maka pengurangan emisi dan konsumsi energi secara keseluruhan menjadi tidak terlalu signifikan.

Meski demikian, bukan berarti kebijakan ini tidak memiliki nilai. WFH tetap memberikan manfaat tambahan, seperti pengurangan kemacetan, perbaikan kualitas udara, serta fleksibilitas kerja bagi sebagian pekerja.

Dalam konteks krisis atau tekanan jangka pendek, kebijakan ini juga dapat menjadi sinyal politik bahwa pemerintah mengambil langkah konkret untuk menghemat energi. Namun, masalahnya terletak pada ekspektasi. Jika WFH diposisikan sebagai solusi utama untuk mengatasi tekanan konsumsi BBM akibat gejolak global, maka kita berisiko terjebak dalam ilusi kebijakan—yakni merasa telah melakukan sesuatu yang signifikan, padahal dampaknya terbatas. Pengelolaan energi nasional membutuhkan pendekatan yang lebih struktural.

Penguatan transportasi publik, pengendalian kendaraan pribadi, percepatan transisi energi terbarukan, serta reformasi subsidi energi adalah langkah-langkah yang memiliki dampak jauh lebih besar dibandingkan WFH satu hari dalam seminggu. Dengan kata lain, WFH sebaiknya dipandang sebagai kebijakan pelengkap, bukan solusi utama. Ia ibarat menutup keran kecil di tengah kebocoran besar—berguna, tetapi tidak cukup.

Efektivitas kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh niat baik, tetapi oleh ketepatan desain dan pemahaman terhadap perilaku masyarakat. Dalam konteks ini, WFH memang dapat menghemat BBM, tetapi dalam skala yang terbatas dan dengan banyak asumsi. Di tengah dinamika global yang kian kompleks, Indonesia membutuhkan kebijakan energi yang tidak hanya reaktif, tetapi juga transformatif. Jika tidak, kita akan terus mengandalkan solusi jangka pendek yang terasa nyaman, namun tidak menyelesaikan  akar persoalan.

Oleh : Hery Nugroho