BIZNEWS.ID - Gagasan bahwa dunia “membutuhkan” Perang Dunia III untuk me-reset tatanan global terdengar ekstrem, tetapi diam-diam menemukan momentumnya di tengah stagnasi ekonomi, utang yang menggunung, dan ketimpangan yang melebar. Argumennya sederhana, sejarah menunjukkan bahwa perang besar pernah menjadi katalis bagi transformasi ekonomi dan geopolitik.
Pendukung tesis ini sering merujuk pada pelajaran dari Perang Dunia II, sebagaimana dianalisis dalam buku The Economics of World War II terbitan Cambridge University Press, 1998. Studi-studi tersebut menunjukkan bagaimana mobilisasi perang mendorong kapasitas industri ke tingkat maksimum, menghapus pengangguran, dan mengakhiri Depresi Besar di Amerika Serikat dan Eropa. Belanja pemerintah melonjak, defisit fiskal melebar, produksi baja, mesin, dan persenjataan meningkat tajam. Permintaan agregat dan ekonomi bangkit.
Berdasarkan data, AS mencatat tingkat pengangguran sekitar 14 persen pada 1940. Empat tahun kemudian, saat mobilisasi mencapai puncaknya, angka itu turun menjadi di bawah dua persen. PDB melonjak lebih dari 70 persen selama periode perang. Di Eropa Barat dan Jepang, kehancuran pascaperang justru melahirkan rekonstruksi masif yang kemudian memicu “keajaiban ekonomi” selama dua dekade berikutnya. Dari sini muncul kesimpulan simplistis, perang memang mahal dan brutal, tetapi efektif sebagai terapi kejut ekonomi.
Namun, apakah korelasi tersebut berarti perang adalah resep yang layak diulang? Pertama, secara fundamental konteks historisnya berbeda. Pada 1930-an, kapasitas industri global tertekan akibat depresi berkepanjangan. Pabrik menganggur, tenaga kerja melimpah, dan inflasi rendah. Mobilisasi perang menyerap kelebihan kapasitas tersebut. Dunia sekarang tidak berada dalam situasi serupa. Banyak negara justru menghadapi inflasi struktural, tekanan fiskal, dan ketergantungan pada utang. Perang besar dalam kondisi seperti ini berisiko memicu spiral inflasi dan krisis utang, bukan pemulihan.
Kedua, struktur ekonomi global kini jauh lebih terintegrasi. Rantai pasok lintas negara menopang produksi pangan, energi, dan teknologi. Gangguan besar di satu kawasan dapat memicu kelangkaan global. Jika konflik berskala dunia pecah, gangguan distribusi energi dan pangan bisa mendorong ratusan juta orang ke jurang kemiskinan. Stimulasi industri persenjataan mungkin menguntungkan sebagian sektor, tetapi keruntuhan perdagangan global akan menghapus manfaat tersebut.
Ketiga, dimensi destruktif perang modern tidak lagi sebanding dengan era 1940-an. Saat itu, senjata nuklir baru digunakan di akhir perang. Kini, arsenal nuklir dan teknologi siber, biologi, hingga kecerdasan buatan telah berkembang jauh lebih mematikan. Reset yang dihasilkan bisa berarti kehancuran permanen, bukan sekadar siklus rekonstruksi.
Bagi Indonesia, gagasan bahwa perang global membuka peluang ekonomi juga perlu diuji secara realistis. Ekspor Indonesia bergantung pada stabilitas permintaan global. Sekitar dua pertiga perdagangan luar negeri terkait mitra utama di Asia Timur, Amerika, dan Eropa. Konflik luas akan menekan harga komoditas nonenergi, memperlemah nilai tukar, dan memperbesar beban subsidi energi jika harga minyak melonjak. Defisit fiskal bisa melebar tajam, sementara ruang kebijakan moneter menyempit. 1 Memang benar bahwa sejarah menunjukkan perang dapat melahirkan institusi baru. Pasca-1945 lahir tatanan Bretton Woods, IMF, dan Bank Dunia. Namun, institusi-institusi itu lahir bukan karena perang “dibutuhkan”, melainkan karena dunia berusaha mencegah agar tragedi serupa tidak terulang. Artinya, pelajaran utamanya justru pentingnya kerja sama, bukan glorifikasi konflik.
Argumen bahwa perang adalah jalan pintas untuk merombak sistem ekonomi global juga mengabaikan alternatif yang lebih rasional. Reformasi tata kelola utang internasional, investasi besar dalam transisi energi hijau, digitalisasi inklusif, serta redistribusi fiskal progresif dapat menciptakan efek pengganda ekonomi tanpa menghancurkan peradaban. Belanja untuk infrastruktur hijau, misalnya, memiliki efek stimulus yang serupa dengan belanja militer, tetapi dengan manfaat jangka panjang yang produktif.
Ekonomi memang mengenal konsep creative destruction, tetapi penghancuran yang dimaksud adalah inovasi yang menggantikan model lama, bukan ledakan bom yang menghapus kota dan generasi. Menganggap perang sebagai mekanisme koreksi pasar adalah reduksi berbahaya atas kompleksitas kemanusiaan.
Akhirnya, pertanyaan retoris ini perlu dijawab dengan kejernihan: apakah dunia benar benar membutuhkan Perang Dunia III, atau justru membutuhkan keberanian politik untuk melakukan reformasi tanpa pertumpahan darah? Sejarah menunjukkan bahwa perang bisa mengubah tatanan. Tetapi ia juga menunjukkan harga yang harus dibayar: puluhan juta nyawa, trauma lintas generasi, dan luka sosial yang tak terpulihkan.
Jika tujuan kita adalah reset, maka yang perlu di-reset bukanlah dunia melalui kehancuran, melainkan imajinasi ekonomi kita tentang cara membangun kemakmuran tanpa perang. ***
Oleh: Hery Nugroho, ekonom pada Swasaba Research Initiative (SRI) Yogyakarta




.jpeg)















LEAVE A REPLY